HukumIslam telah menetapkan bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris. Pembagiannya antara lain sebagai berikut: 1. Anak perempuan memperoleh ½ bagian, bila dua orang atau lebih memperoleh 2/3 bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan (lihat Pasal 176 KHI); 2. PublikasiDokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Cari. Panduan. Mahkamah Agung Republik Indonesia 8,146,364. Putusan Keseluruhan. 58. Putusan Bulan Ini. 75,872. Putusan Bulan Lalu. 237,141. 29 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI. Putus : 21-08-2023 — Upload : 22-09-2023 Permohonanisbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipundengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapatditerima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukanpermohonan asal-usul anak. diadopsikedalam KUHPer, sementara hukum waris Islam dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam tatanan tekhnis negara memberikan ruang pembeda, dengan berlakunya UU Peradilan Agama, penyelesaian kasus-kasus waris yang melibatkan hukum Islam harus di rujuk pada Pengadilan Agama, sementara Kasus- BadanPengawasan Mahkamah Agung RI melakukan Audit Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Mentok 2023-09-27 16:48:50 Hakim Pengadilan Negeri Mentok Narasumber Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Perempuan, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anak Berhadapan dengan Hukum 2023-09-26 15:47:57 Zeylemakeryang dikutip oleh R. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan 29 Ketujuhbelas, Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 13 Ibid., h.13 hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. TandesKota Surabaya dan para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris untuk mengurus peninggal pewaris dan keperluanlainnya.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh para Pemohonternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan danpengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satudengan lainnya PerkaraWaris di Pengadilan Negeri; mengingat dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara 2012. Hal. 55 8 H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009. Hal. 25 . Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015 55 Question Ketika pihak tergugat atau salah satu pihak tergugat secara mendadak meninggal dunia tanpa diduga-duga ataupun diharapkan, maka penggugat diharuskan pengadilan untuk menyerahkan daftar rincian berisi nama-nama serta alamat ahli waris "almarhum tergugat" untuk dipanggil oleh jurusita pengadilan dalam rangka menggantikan posisi atau KetuaPengadilan Negeri agar secara aktif memastikan pelaksanaan prodeo dapat dilaksanakan di Pengadilannya. 10. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan hukum pembebasan biaya perkara atau prodeo pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya. wrwtq.